Network
SEPUTAR CIBUBUR - Sikap tegas dalam menerapkan kebijakan maritim merupakan solusi terbaik dalam menghadapi permasalahan Laut China Selatan, khususnya di perairan Laut Natuna yang terkadang sering diintervensi kapal penangkap ikan asing, termasuk kapal penangkap ikan China.
Menghadapi permasalahan itu, Peneliti Senior dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Evan Laksmana, maka perlu disikapi dengan kebijakan maritim yang lebih tegas agar dapat meredakan konflik dan menjadi solusi untuk permasalahan dengan China di Laut Natuna Utara.
Baca Juga: Pengembang di Dekat Stasiun LRT Jabodebek Raih Lonjakan Laba Bersih
Hal itu disampaikan Evan dalam webinar "Penilaian Ancaman Kebijakan China di Laut China Selatan" yang berlangsung pada Rabu,9 Juni 2021 Jakarta. "Indonesia perlu mengembangkan dan mempertegas kebijakan maritimnya. Kita perlu menyeragamkan tujuan dan prioritas dalam mengatasi konflik dengan China di Laut Natuna Utara," ujarnya.
Menurut dia, selama ini Indonesia masih terperangkap dalam urusan politik luar negeri dan tantangan geostrategis seperti pada konflik Laut China Selatan, sehingga masalah dengan China di Laut Natuna Utara belum menjadi prioritas.
Padahal, kata dia, masuknya para nelayan asal China ke zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia sudah melanggar kedaulatan negara.
Baca Juga: Kementerian PUPR Rencanakan Reformasi Birokrasi yang Lebih Baik Melalui Agen Perubahan
Kapal penangkap ikan asal China memang cukup sering melanggar dengan masuk ke wilayah ZEE perairan Indonesia. Bahkan, Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI pernah beberapa kali bersitegang dengan pihak penjaga pantai (coast guard) China saat hendak mengusir kapal China yang masuk ke perairan Indonesia.
