Pengembangan kebijakan maritim atasi masalah dengan China di Natuna

Jakarta (ANTARA) - Pengembangan kebijakan maritim Indonesia yang lebih tegas dapat meredakan konflik dan menjadi solusi untuk permasalahan dengan China di Laut Natuna Utara, kata Peneliti Senior dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Evan Laksmana.

Pernyataan tersebut disampaikan Evan dalam webinar "Penilaian Ancaman Kebijakan China di Laut China Selatan" yang berlangsung pada Rabu.

"Indonesia perlu mengembangkan dan mempertegas kebijakan maritimnya. Kita perlu menyeragamkan tujuan dan prioritas dalam mengatasi konflik dengan China di Laut Natuna Utara," ujar Evan.

Menurut dia, selama ini Indonesia masih terperangkap dalam urusan politik luar negeri dan tantangan geostrategis seperti pada konflik Laut China Selatan, sehingga masalah dengan China di Laut Natuna Utara belum menjadi prioritas.

Padahal, kata dia, masuknya para nelayan asal China ke zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia sudah melanggar kedaulatan negara.

Kapal penangkap ikan asal China memang cukup sering melanggar dengan masuk ke wilayah ZEE perairan Indonesia. Bahkan, Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI pernah beberapa kali bersitegang dengan pihak penjaga pantai (coast guard) China saat hendak mengusir kapal China yang masuk ke perairan Indonesia.

Profesor Institut Studi Maritim China (CMSI) dari U.S. Naval War College, Andrew Erickson, mengatakan dalam webinar bahwa pemerintah China membiayai seluruh biaya perjalanan nelayan mereka yang hendak mencari ikan di Laut Natuna Utara. Bahkan, pemerintah China juga memberikan insentif bagi nelayannya yang pergi ke sana.

"Sementara, Indonesia belum melakukan hal ini," ujar Erickson.

Oleh karena itu, Evan menekankan bahwa pengembangan dan penegasan kebijakan maritim Indonesia dapat menjadi langkah paling tepat sebagai solusi dari permasalahan Indonesia dengan China di Laut Natuna Utara.

"Sebenarnya dengan mengirim lebih banyak nelayan Indonesia ke Laut Natuna Utara dapat membuat nelayan China segan untuk datang. Namun, pemerintah belum memiliki anggaran khusus untuk membiayai perjalanan nelayan kita," ungkapnya.